Seorang
pemimpin adalah seorang penjual harapan.(Napoleon Bonaparte). 65 tahun usia kabupaten Bekasi
berdiri setelah pisah akibat proses panjang sebuah pemekaran 19 tahun silam.Sebagai
daerah penyangga ibu kota, kabupaten Bekasi selalu jadi magnet kaum urban.Mereka
datang silih berganti tanpa henti bahkan tak pernah berhenti.praktis populasi daerah
yang memiliki kawasan industri terbesar se-asia ini terus melonjak tajam dari
tahun-ke tahun.Data Badan Pusat statistik (BPS) Kabupaten Bekasi 2014 mencatat
jumlah penduduk kabupaten Bekasi mencapai 3.112.698 jiwa.
sebagai daerah otonom dengan usia
sangat matang seharusnya daerah yang memiliki 23 kecamatan, 5 kelurahan dan 182
Desa dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar se-jawa barat sudah
seharusnya mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan pantas.Akses kesehatan,
pendidikan dan sarana infrastruktur jalan nyatanya masih condong ke wilayah
selatan sementara wilayah bagian utara baru sebatas harapan.Pemerintah daerah
dirasa masih tebang pilih, masyarakat utara cenderung diabaikan tanpa kasih
sayang.
soal pembangunan saja, wilayah
Utara seperti “anak tiri” yang harus berjuang untuk mandiri, tanpa ada sentuhan
layak Bupati, infrastruktur jalan misalnya di utara sungguh miris dan memprihatinkan, kalaupun ada sentuhan perbaikan
pemerintah hanya melakukan tambal sulam akibatnya selang beberapa bulan ruas
jalan yang ditambal pun rusak kondisi ini belum termasuk jalan yang masih
beralaskan tanah yang berada di Muara Gembong. Kondisi ini juga sejatinya
disadari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai nahkoda pemerintah daerah
namun birahi kepentingan membuat kenyataan samar-samar tanpa kendali.Masyarakat
utara seperti memiliki dosa besar kepada pemerintah yang kemudian diabaikan.
padahal jika Bupati serius
membangun sebuah daerah nampaknya tidak begitu sulit karena uang yang digunakan
sudah siap sedia, Sumber Daya Manusia (SDM) pun menjamur, infrastruktur
dianalogikan sebagai lauk-pauk yang harus ada saat makan, oleh sebab itu
keberadaan infrastruktur menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi
dan sosial, karena infrastruktur yang baik tentu mampu meningkatkan efektivitas
serta efisiensi bagi dunia usaha maupun sosial kemasyarakatan.
Masyarakat utara seperti
dikecamatan Babelan, Sukatani, Tambelang, Cabangbungin, Muara Gembong hingga
Tarumajaya sampai dengan saat ini belum merasakan nikmatnya pembangunan dari
hasil pajak yang sudah dibayarkan, warga setempat masih “disiksa” dengan fasilitas
apa adanya.
Lantas pertanyaan mendasar adalah
mengapa pemerintah hanya condong ke wilayah selatan ? Apa karena disana pusat
bisnis dengan berdiri ribuan perusahaan, yang menurut hemat penulis sebagai
"lahan basah" padahal di tahun 2015 SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran) Kabupaten Bekasi nyaris tembus 1 Milyar rupiah, mengapa uang itu
tidak dihabiskan untuk pembangunan di utara, lagi-lagi bupati Neneng tak peduli
dengan warganya di wilayah utara. Neneng lebih memilih berselingkuh.
Alokasi Pendapan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bekasi sendiri diketahui dari tahun ke tahun terus naik bahkan
jumlahnya bisa tembus lebih dari 5 Trilyun, di 2016 saja APBD Kabupaten Bekasi
berhasil diketok Rp.5.3 Trilyun. Tetapi pemerintah daerah belum bisa memberikan
dampak positif kepada masyarakatnya, kemiskinan justru makin menjamur dan
terjadi disemua pelosok desa, Upaya Bupati memberikan terobosan baru untuk
menekan kemiskinan dengan membuat program Rutilahu (Rumah Tidak layak Huni)
justru dibuat main oleh bawahannya.Praktis kasus-kasus rutilahu banyak beredar
menghiasi surat kabar lokal.
Bahkan Data BPS 2013 mencatat
jumlah warga miskin dikabupaten Bekasi mencapai 157.700 Kepala Keluarga, angka
tersebut belum ditambah jumlah ditahun 2015 akibat gejolak ekonomi yang kian
terjun bebas.
Bicara Infrastruktur Jalan,
Kabupaten Bekasi seharusnya bisa mencontoh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
seperti Kabupaten Bantul, kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul, di 3
daerah tersebut tak ada sedikit akses jalan yang rusak, masyarakatnya justru
"dimanjakan" oleh pemerintah setempat, akses jalan hingga pelosok
desa beraspal mulus tak memandang wilayah "basah" atau
"kering" semua warga dinilai sama, mereka sama-sama mendapatkan
jaminan kesejahteraan dari pemerintah baik pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur yang memadai.Sementara Masyarakat di Utara
Kabupaten Bekasi sepertinya lelah disiksa rindu dengan fasilitas pembangunan
yang layak sehingga kemudian masyarakat memilih "pasrah" terhadap
pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya di sejumlah
media Bupati Neneng sering kali menyebut bahwa 2016 sebagai tahun
infrastruktur, untuk itu pemerintah harus bergerak dan memulainya dari wilayah
Utara, setidaknya langkah ini bisa menyenangkan hati masyarakat setempat yang
sudah lama tak disentuh pembangunan terlebih bagi warga di pelosok desa seperti
Muara Gembong yang sampai detik ini masih "disiksa" karena buruknya
infrastruktur.Kini masyarakat menanti realisasi janji Bupati Bekasi sebagai
nahkoda.
Beberapa hasil studi menyebutkan
hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator
antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan
sebagai social overhead capital.Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan
ekonomi.
Pembangunan infrastruktur mampu
menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effect kepada industri.
Bahkan, dengan kebijakan dan komitmen yang tepat, selain menjadi salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur diyakini dapat membantu
mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar kawasan
maupun antar wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan
urbanisasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.





